Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh  menetapkan pagu anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud) RAPBN TA 2012 sebesar 97,051 T. Namun anggaran tersebut belum termasuk anggaran dan program bidang kebudayaan.

Raker  Komisi X DPR RI dengan Mendikbud yang mengagendakan pembahasan rancangan anggaran Kemendikbud TA 2012  Senin (24/10) berjalan sangat alotsampai lebih dari enam jam, karena adu argumentasi dari sesama anggota komisi.

Namun akhirnya Raker Komisi X DPR RI tersebut berhasil menetapkan menetapkan pagu  anggaran Kemdikbud  RI RAPBN TA 2012.

“Komisi X DPR RI menetapkan pagu anggaran Kemdikbud dalam RAPBN TA 2012 adalah RP 64.351 triliun, yang bersumber dari nota keuangan sebesar RP 57.818 triliun. BA 999 Rp 3.506 triliun, optimalisasi Rp 3.014 triliun dan dari perubahan BLU menjadi PNBP Rp 0.013 triliun,” papar  Asman Abnur (F-PAN) membacakan keputusan rapat.

Asman mengatakan bahwa Komisi X DPR RI juga menetapkan tambahan anggaran Kemendibud bagi dana BOS, BOMM, dan BKM sebesar Rp 31.400 triliun dan tambahan subsidi siswa miskin sebesar Rp 1.3 triliun, sehingga pagu anggaran Kemendikbud RAPBN TA 2012 menjadi Rp 97.051 triliun.

Sebenarnya pagu anggaran yang diajukan oleh Mendikbud sebesar R 64.351 triliun tidak menuai banyak pertentangan. Namun, hujan argumentasi terjadi ketika salah seorang anggota Komisi X DPR RI  Kahar Muzakir(F-PG) bersikeras menambah pagu yang diajukan oleh Mendikbud.

Kahar menjelaskan, ia bersikeras mengusulkan penambahan anggaran di Kemdikbud untuk menaikkan unit cost sebagai upaya untuk merealisasikan pendidikan gratis. Menurutnya,  selama ini masih banyak sekolah yang memungut bayaran dari orangtua murid dengan berbagai alasan.

“Unit costyang diberikan pemerintah masih rendah, maka itu kita usulkan untuk dinaikkan. Kita berharap usulan kenaikan ini bisa merealisasikan pendidikan gratis sampai ke jenjang pendidikan menengah (12 tahun),” kata Kahar.

Anggota Komisi X DPR RI lainnya, Reni Marlinawati (F-PPP) menyatakan hal serupa. Ia mengatakan, mimpi pemerintah untuk merealisasikan wajib belajar 12 tahun tidak diimbangi dengan cukupnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diusulkan oleh Kemdikbud. Oleh karena itu, ia mengusulkan dana subsidi siswa miskin sebesar RP 1.3 triliun.

“Dana BOS yang diusulkan belum menyentuh sampai ke pendidikan menengah (SMA). Sementara mimpi Presiden ingin menuntaskan pendidikan sampai 12 tahun,” kata Reni.

Sementara itu, Nuh meminta agar Komisi X DPR RI jangan mendesak dirinya untuk setuju atau tidak menyetujui rencana menambah pagu anggaran di kementeriannya.  “Kalaupun nantinya ada perubahan, harus sesuai dengan etika, rasionalitas, dan tidak bisa serta-merta diputuskan,” kata Nuh.

Dia  mengingatkan, selain telah memiliki program, Kemdikbud juga meminta Komisi X DPR RI agar mengerti dana yang disediakan oleh pemerintah.

“Biar itu menjadi keputusan internal Komisi X, Kemdikbud tidak dalam kapasitas menolak maupun menerima,” ujarnya. (sc) foto:iw/parle